Reaksi Produsen Otomotif soal Aturan Blokir dan Penghancuran Kendaraan

Kompas.com - 16/01/2020, 07:32 WIB
Ilustrasi tilang Foto: PolriIlustrasi tilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai melakukan blokir atau penghapusan registrasi dan sertifikasi kendaraan bermotor bagi yang tidak melakukan pengesahan ulang surat tanda nomor kendaraan ( STNK) selama dua tahun berturut-turut sejak masa berlaku lima tahunan habis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 74, kendaraan yang sudah dihapus datanya tersebut tidak bisa diregistrasi ulang. Artinya, mobil atau sepeda motor itu berstatus bodong atau ilegal.

"Kita mulai berlakukan tapi pada tahap awal, baru di kawasan hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya dahulu. Yaitu, pada mobil yang sudah rusak dan tidak layak beroperasi lagi. Sementara daerah lainnya sosialisasi," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Halim Pagarra kepada KOMPAS.com, belum lama ini.

Baca juga: Identitas STNK yang Diblokir atau Dihapus Tidak Bisa Diaktifkan Lagi

Mobil sitaan para tersangka Pandawa Mandiri Group diamankan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/3/2017).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Mobil sitaan para tersangka Pandawa Mandiri Group diamankan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/3/2017).

Terkait aturan yang mulai diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu, ternyata para agen pemegang merek (APM) otomotif roda empat di dalam negeri belum mengetahuinya. Namun diharapkan kepolisian Indonesia bisa menerapkannya secara adil dan optimal.

"Saya belum mengetahui informasi hal tersebut. Tapi jika sudah dilakukan studi, diharapkan penerapannya matang dan optimal. Sehingga tujuan dan harapan yang disasar bisa tepat. Lebih lanjut, kita belum bisa komentar, akan dipelajari lagi," kata Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel saat dihubungi.

Baca juga: Sebelum Identitas STNK di Blokir, Polisi Bakal Kirim Surat Peringatan

Letak Pajak Progresif di STNKKOMPAS.com / Aditya Maulana Letak Pajak Progresif di STNK

Sementara Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy mengatakan, langkah ini bisa membuat pembatasan kendaraan di Indonesia dengan adil dan baik. Sehingga, tingkat keselamatan berkendara di jalan bisa meningkat.

"Jujur saja, saya baru dengar juga ini. Kita akan coba pelajari dahulu seperti apa aturannya. Tapi tujuannya pasti baik, kita akan dukung," katanya.

Sebagai informasi, aturan penghapusan identitas dan registrasi kendaraan bermotor termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tepatnya pada bagian ketujuh soal Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pada Pasal 74 ayat 1 tertulis ada dua dasar penghapusan registrasi kendaraan, yaitu permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang registrasi kendaraan.

Pada ayat 2 dijelaskan penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal dua tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X