Pemerintah Bakal Tindak Tegas Karoseri Nakal Pembuat Truk ODOL

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, bakal menindak tegas diler dan karoseri pembuat sasis truk tidak sesuai dimensi yang ditentukan oleh pemerintah.

Budi menjelaskan, terkadang agar jualannya laris, diler truk memberikan iming-iming kepada konsumen bahwa sasis truk yang dipesan bisa dibuat lebih panjang lewat karoseri rekanan.

Baca juga: Hukuman Pelanggar Truk ODOL Semakin Serius

"Secara dimensi pihak APM tidak ada tanggung jawab, diler yang mengimingi membuat sasis lebih panjang. Kemudian dari situ akan pindah ke pihak karoseri," kata Budi di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Dokumentasi Jasa Marga GM PT Jasamarga Cabang Purbaleunyi Dwi Winarsa dan Kanit I PJR Polda Jawa Barat Iptu Otong Rustandi tengah menempelkan stiker over dimension over load (ODOL) pada kendaraan logistik, Kamis (12/9/2019).

Praktik ini yang ingin diselesaikan oleh pemerintah. Sebab karoseri juga mengiyakan dan membuat sasis lebih panjang. Hasilnya banyak terjadi kecelakaan karena muatan yang dibawa jadi berlebihan.

"Kalau nanti dijumpai diler masih menjual truk yang dimensi tidak sesuai dan karoseri sedang membuat dan ketemu petugas saya yang datang ke tempat itu saya tidak ada opsi lain," katanya.

Baca juga: Kenali Bahaya Mengemudi di Belakang Truk

Budi berharap pihak diler menjadi mitra perubahan. Diler punya tanggung jawab ke konsumen untuk mentaati peraturan dan jangan sampai mengubah ukuran dimensi yang tidak sesuai.

"Ini yang terakhir kali, kalau sampai diler sampai menjual truk dengan dimensi yang tidak sesuai kemudian karoseri juga membuat tidak sesuai ukuran kami akan beri sanksi tegas," katanya Budi.

Masih Digodok

KOMPAS.com/Ruly Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi lakukan pemotongan truk yang kelebihan muatan, Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019)

Meski tampak menjanjikan, Budi mengaku belum punya SOP mengenai investigasi dan penindakan buat diler dan karoseri yang bandel. Termasuk hukuman dan denda bagi pelanggar.

"Sementara saya belum bicara ke sana," katanya.