Angkutan Umum di Ibu Kota Baru Bakal Didominasi Kendaraan Listrik

Kompas.com - 03/10/2019, 13:12 WIB
TransJakarta sedang uji coba teknis bus listrik. IstimewaTransJakarta sedang uji coba teknis bus listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengabulkan konsep 'Smart City, Smart Mobility' di Ibu Kota Baru Indonesia, Kementerian Perhubungan menargetkan 75 persen angkutan umum yang akan dibuat diambil dari basis listrik dan ramah lingkungan, serta terkoneksi.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resminya saat menghadiri Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Budi menyampaikan, di manapun ibu kotanya, pembangunan transportasi masal yang memiliki konektivitas dan aksesbilitas harus dibangun. Terkhusus untuk transportasi darat.

Baca juga: Kemenhub Siapkan Pengadaan Bus Listrik di 2021

 

Bus Listrik MAB Bus Listrik MAB

"Konektivitas dan aksesibilitas yang baik bisa dilakukan dengan membangun MRT, LRT, Kereta Api dan Bus Listrik. Itu akan sangat memudahkan pergerakan masyarakat,” kata Budi, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Beberapa aspek yang harus dipenuhi di Ibu Kota Baru, lanjutnya, adalah optimalisasi waktu tempuh penggunaan transportasi massal. Kemenhub menargetkan, perjalanan sejauh 20 kilometer dapat ditempuh selama 30 menit.

"Di mana 80 persen masyarakat maksimal berjalan kaki 10 menit untuk menuju transportasi umum. Lalu, pada jam sibuk masyarakat juga diharapkan meninggalkan mobil pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum," ujarnya.

Baca juga: Selain Jakarta, Bus Listrik Juga Akan Diterapkan di 5 Kota

Bus listrik ramah lingkungan yang akan diuji coba PT Transjakarta. Foto diambil Kamis (21/3/2019)KOMPAS.com/RYANA ARYADITA Bus listrik ramah lingkungan yang akan diuji coba PT Transjakarta. Foto diambil Kamis (21/3/2019)

 

"Lebih lanjut, 75 persen angkutan umum yang akan dibuat berbasis listrik dan berbahan bakar ramah lingkungan," kata Budi.

Budi berharap ide tersebut bisa menjadi saran dan masukkan kepada Pemerintah dalam pemindahan ibu kota. Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membuka sayembara desain wilayah ibu kota baru mulai 18 Oktober 2019.

Sayembara dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.

"Saya pikir dialog yang banyak dengan warga, media, tokoh masyarakat ini bagus memperkaya eksekusi kita dengan suatu eksekusi yang lebih sesuai dengan harapan kita," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X