Motor Disebut Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta, Ini Kata Pengamat

Kompas.com - 19/08/2019, 10:12 WIB
Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), sepeda motor menghasilkan lebih banyak polusi dibandingkan kendaraan lain seperti mobil bermesin bensin, diesel, bus, truk atau bajaj sekalipun.

"44,53 persen (polusi) dari sepeda motor, dari mana kita hitung? Kita kalkulasi jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut dia, motor tidak hanya dari DKI Jakarta, tetapi juga daerah perbatasan. Mengalirnya potensi kendaraan komuter dari Bogor, Depok, dan Bekasi menuju Jakarta. Penghitungan data KPBB, kata Puput, dilakukan berdasarkan aturan Menteri Lingkungan Hidup.

Baca juga: Sepeda Motor Terbukti Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta

Menganggapi hal itu, menurut Pengamat Masalah Transportasi Budiyanto, perlu tindakan atau keputusan yang lebih berani dari Pemprov DKI Jakarta.

"Di sini perlu keberanian Pemda untuk mengeksekusi kebijakan tersebut," ucap Budiyanto kepada Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya itu melanjutkan, motor disebut sebagai penyumbang popusi terbesar begitu wajar karena populasinya saja jauh lebih besar ketimbang jenis kendaraan lain.

Baca juga: Penyumbang Polusi, Motor Sempat Diwacanakan Kena Ganjil Genap

"Kebijakan pembatasan lalu lintas motor dengan skema ganjil genap harus berani dilaksanakan dengan catatan perlu dilakukan pengkajian secara komprenhensif, karena resistensi keamanan memang cukup tinggi (minimal pasti didemo), tapi tidak jadi masalah sebaga bentuk konsukensi risiko," ujar Budiyanto.

Selain itu, program jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) untuk semua jenis kendaraan juga harus segera bisa direalisasikan.

"Dari kedua program tersebut harus pararel kebijakan penyiapan jaringan, dan pelayanan angkutan umum yang memadai dan tentunya aman, nyaman, serta berkualitas," kata dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X