Respons Kemenhub soal Polemik Pengusaha Otobus

Kompas.com - 16/05/2019, 03:27 WIB
Bus double decker Scania K410IB yang dijadikan bus trans Jawa pertama oleh PO Putera Mulya Sejahtera dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium.Dok. PO Putera Mulya Sejahtera Bus double decker Scania K410IB yang dijadikan bus trans Jawa pertama oleh PO Putera Mulya Sejahtera dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha otobus (PO) yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), meresahkan kebijakan pemerintah soal penerapan satu arah saat puncak arus mudik di ruas Cikarang Utama sampai Brebes Barat.

Adanya regulasi tersebut dianggap menyulitkan bus untuk masuk ke Ibu Kota guna menjemput konsumen mudik ke kampung halaman. Pasalnya, sebagian besar bus antar kota antar provinisi (AKAP) lebih banyak berdomisili dari luar Jakarta.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi, mengatakan bila kebijakan regulasi tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.

Baca juga: Kebijakan Satu Arah Saat Mudik Tuai Polemik Pengusaha Otobus

"Prioritas ke luar Jakarta untuk kepentingan kelancaran mudik bersama, jadi kita minimalisasi adanya hambatan. Untuk lalu lintas dari Timur yang masuk ke Jakarta itu kan tidak terlalu padat jadi memang kami prioritaskan untuk yang mau keluar Jakarta," ucap Budi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

 Sejumlah kendaraan arus balik melintas ruas Tol Cipali kilometer 188 di jalur Jakarta menuju Jawa Tengah Rabu petang (20/6/2018).KOMPAS.COM / Muhamad Syahri Romdhon Sejumlah kendaraan arus balik melintas ruas Tol Cipali kilometer 188 di jalur Jakarta menuju Jawa Tengah Rabu petang (20/6/2018).
Sementara untuk tanggapan solusi mengenai penyediaan satu ruas contraflow di tol yang hanya khusus bagi bus AKAP, dianggap Budi sangat berisiko untuk diterapkan. Karenanya hal tersebut dianggap bukan sebagai win-win solution yang baik.

"Kalau diterapkan, itu sangat berbahaya jadi tidak bisa," ucap Budi.

Seperti diketahui, sebelumnya IPOMI menilai kebijakan satu arah yang diterapkan Kemenhub dianggap tindakan sepihak tanpa memikirkan dampak negatif bagi pengusaha bus dan juga masyarakat. Pasalnya, bila bus umum harus ke Jakarta melalui jalan arteri, otomatis bisa menimbulkan keterlambatan dalam menjembut pemudik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X