PERDIPPI Pertanyakan Sertifikasi dan Keabsahan LSPro Pelumas

Kompas.com - 24/04/2019, 09:15 WIB
Ilustrasi Pelumas. www.onallcylinders.comIlustrasi Pelumas.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Distributor Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) mempertanyakan legalitas Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Menurut PERDIPPI, ada beberapa ketidaksesuaian, kejanggalan, dan dualisme antar pelaksanaan sertifikasi dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sektor Minyak dan Gas Bumi beserta turunannya.

Pertama mengenai pengujian LSPro untuk menerbitkan SNI pelumas yang hanya bersifat parsial, yakni uji fisika kimia tanpa ada uji unjuk kerja.

Padahal, menurut Ketua Dewan Penasehat PERDIPPI Paul Toar, SNI Pelumas yang telah diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dirumuskan melalui proses dua tahunan oleh Sub Komite Teknis, lalu disetujui oleh Forum Konsensus Nasional yang kemudian ditempatkan di website BSN untuk jajak pendapat umum, sesudah semua pihak menyetujui baru diterbitkan oleh BSN sebagai SNI resmi.

Baca juga: Kemenperin Tunjuk Badan Independen Sertifikasi Oli SNI

"Persyaratan yang ditetapkan untuk SNI Pelumas, yakni uji fisika kimia itu sudah diberlakukan dalam Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) Wajib. Jadi yang kami pertanyakan, hanya dengan uji fisika kimia seperti yang dilakukan dalam NPT Wajib langsung dapat diberikan hak untuk mencantumkan Tanda SNI. Legalitas pemberlakuan SNI inilah kami pertanyakan," kata Paul, dalam keterangan resmiya, Selasa (23/4/2019).

Menurut Paul, berdasarkan rumusan, secara tegas menetapkan untuk diberi SNI sebuah produk perlu pengujian lengkap terhadap seluruh ketentuan SNI. Bersangkutan dalam hal pelumas tidak cukup dengan uji fisika kimia saja, tetapi juga harus menjalani uji unjuk kerja.

Kedua mengenai ketentuan dari BSN yang menyatakan bahwa lembaga yang melakukan sertifikasi diharuskan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lantas apakah LSPro sudah terakreditasi oleh KAN?

Ilustrasi pelumas Ilustrasi pelumas

"Dan untuk pengoperasian penggunaan tanda SNI juga didasarkan pada nota kesepakatan antara Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan KAN. Wewenangnya lembaga sertifikasi pelumas tersebut berada di bawah menteri teknis yang terkait dengan sektor minyak dan gas bumi, beserta turunannya," ucap Paul.

Faktor ketiga mengenai kewajiban uji fisika kimia. Persyaratan yang ditetapkan BSN untuk SNI itu, selama ini telah diberlakukan dalam NPT Wajib. Sementara, dalam rapat koordinasi hasilnya menegaskan selama masih belum ada uji unjuk kerja dari produk pelumas, maka yang diberlakukan adalah NPT. Paul mempertanyakan legalitasnya karena hanya dengan uji fisika kimia seperti yang dilakukan dalam NPT Wajib, langsung dapat diterbitkan izin menggunakan Tanda SNI.

Spesifikasi SNI di NPT

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X