Larangan Merokok di Regulasi Ojol Berlaku Umum

Kompas.com - 30/03/2019, 09:02 WIB
Larangan merokok saat naik motor   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Larangan merokok saat naik motor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya regulasi ojek online dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor sekaligus menegaskan larangan merokok bagi setiap pengemudi saat mengendarai motor.

Namun, karena muncul dalam regulasi yang dibuat sebagai payung hukum untuk ojek online, banyak pertanyaan timbul apakah aturan ini berlaku secara umum atau hanya untuk pengendara ojek daring?

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, aturan tersebut tidak tebang pilih.

Baca juga: Kemenhub Terbitkan Larangan Merokok saat Naik Motor

"Aturan soal rokok itu turunan dari UU Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Artinya diberlakukan secara menyeluruh, bukan hanya untuk ojol (ojek online), melainkan untuk semua pengguna sepeda motor karena sifatnya sudah mengganggu konsentrasi. Di ojol larangan merokok juga berkenaan dengan standar pelayanan kepada penumpang," ucap Yani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/3/2019).

Yani juga mengatakan, terkait denda juga banyak yang salah kaprah. Menurut Yani, Kemenhub tidak memberikan denda. Namun, karena aturan ini terkait dalam hukum lalu lintas, ada sanksi dari pelanggarannya yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.
Meski regulasi Permenhub No 12 Tahun 2019 sudah terbit, Yani mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi ke para ojek online di beberapa kota besar, terutama mengenai hal teknis dan masalah penetapan tarif.

"Bahasanya bukan kena denda, tapi sanksi karena nanti pelanggarannya kan langsung oleh polisi, seperti tilang saja. Untuk saat ini situasinya masih sosialisasi. Kami sedang keliling ke beberapa kota besar sampai April mendatang. Penetapan penuh nanti kami infokan," ucap Yani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X