Pajak Emisi Sejalan dengan Keinginan Pelaku Industri Otomotif

Kompas.com - 13/03/2019, 11:44 WIB
Mobil Listrik Blits di Palembang istimewaMobil Listrik Blits di Palembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah melemparkan wacana penerapan harmonisasi Pajak Penjualan Barang Mewah ( PPnBM) dengan skema baru. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri otomotif di pasaran dunia.

“Insentif baru yang dikeluarkan pemerintah ini disederhanakan menjadi berbasis emisi. Skema harmonisasi ini diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi, meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Selasa (12/3/2019).

Ada tiga sorotan yang ada dalam rencana ini. Selain soal pajak berdasarkan emisi, ada juga pengelompokan kendaraan menjadi di bawah 3.000 cc dan di atas 3.000 cc serta penerapan pajak nol persen untuk mobil listrik.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo), Yohannes Nangoi mengungkapkan, apa yang menjadi wacana pemerintah ini sudah sejalan dengan keinginan pelaku industri otomotif Indonesia. 

Baca juga: Harmonisasi PPnBM Merangsang Otomotif Indonesia Berorientasi Ekspor

Empat stasiun pengisian daya mobil listrik di SPBU Pertamina Kuningan, Jakarta Selatan, yang menjadi program Green Energy Station (GES).stanly Empat stasiun pengisian daya mobil listrik di SPBU Pertamina Kuningan, Jakarta Selatan, yang menjadi program Green Energy Station (GES).

“Memang itu baru wacana karena Keputusan Menteri (Kepmen) belum turun. Tapi ini sesuai dengan apa yang pernah kita diskusikan dengan pak menteri. intinya bagaimana iklim industri otomotif kita tumbuh ya dengan insentif itu, karena sekarang mengarahnya bukan pada cc kendaraan tapi dengan emisi gas buang,” ucap Nangoi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/3/2019).

Nangoi menjelaskan pemberlakuan insentif emisi ini dilihat dari dampak ekonominya dapat meningkatkan potensi ekspor. Ia mencontohkan bila selama ini Indonesia hanya jago di MPV, padahal pasar Australia yang cukup besar membutuhkan mobil sedan dan SUV.

“Harapannya, kita bisa jadi basis produksi kendaraan lain. Caranya? Dengan insentif tadi membuat mobil lain masuk dan kemudian bisa produksi di dalam negeri. Intinya pemerataan,” ucap Nangoi.

Terkait jeda waktu yang akan diberlakukan baru pada 2021, Nangoi mengungkapkan bagi industri itu tidak masalah. Sebab ini membantu produsen yang memiliki produk yang belum memenuhi kriteria emisi untuk segera memperbaiki produk tersebut.

Peraturan ini juga dipandang dapat membuka kompetisi yang lebih sehat bagi produsen yang ingin membawa produk ramah lingkungannya ke Indonesia.

“Saya rasa siapa saja bisa memanfaatkan peraturan ini karena ini tidak ada batasan. Baik produsen Jepang, China, Eropa semua bisa. Paling penting tidak hanya memasukkan saja, tapi juga beralih produksi ke dalam negeri,” ucap Nangoi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X