Ada Regulasi, Berapa Jadinya Tarif Ojek "Online"?

Kompas.com - 20/02/2019, 07:22 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah menyusun regulasi untuk ojek online (ojol). Rencananya aturan tersebut bakal rampung dan segera diterbitkan akhir Maret 2019.

Ada empat aspek yang akan diatur dalam regulasi tersebut. Mulai dari faktor keselamatan, aturan suspend dari pihak aplikator, kemitraan, dan penentuan tarif.

Menterti Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, soal tarif tidak akan memaksakan berapa angkanya. Namun dipastikan tarif akan berada pada kisaran yang pantas.

Baca juga: Ada Regulasi, Ojol Legal Sebagai Transportasi Umum?

“Mengenai tarif memang ada risiko, tetapi harus juga dilihat pasarnya. Saya tidak memaksakan angkanya nanti akan berapa, tetapi akan dalam harga yang pantas. Jika dikatakan Rp. 2.400 atau Rp. 2.500 menurut saya cukup, karena taksi itu Rp. 3.200 tarif batas bawahnya. Kalau tarif batas bawah ojol Rp. 5.000, bisa-bisa tidak laku nanti,” ucap Budi dalam siaran resminya, Senin (18/2/2019).

Secara terpisah, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, menjelaskan bila adanya pengaturan tarif akan membuat persaingan antar aplikator makin sehat. Selain itu tujuannya juga untuk mensejahterakan para pelaku ojek online.

Berangkat dari hal tersebut, Darma menyarankan agar masalah tarif lebih baik dibuat Rp 5.000 per kilometer. Mengingat ada beberapa faktor ketat lain dalam regulasi yang harus dipatuhi oleh pengemudi, seperti kelengkapan dan kelayakan motor yang akan digunakan.

Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu untuk berdiskusi dengan perusahaan transportasi online agar merasionalkan tarif.

"Aplikator itu tarif batas bawahnya Rp 3.100 per kilometer, tapi saya beda pendapat. Dengan tarif segitu, penumpang menurut saya malah akan sepi, dulu saat baru-baru ojol itu tarifnya Rp 5.000 per kilometer tetap ramai, jadi saya yakin kalau dikasih tarif Rp 5.000 tetap ramai, karena dibutuhkan. Di lain sisi pengemudi juga bisa sejahtera," kata Darma kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.