Draf Kendaraan Listrik Dibahas ke DPR - Kompas.com

Draf Kendaraan Listrik Dibahas ke DPR

Kompas.com - 06/12/2018, 19:09 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Lisrik Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Lisrik Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Minggu lalu, tepatnya pada 29 November 2018, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Nasional bersama DPR, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek Dikti dan ESDM serta dari universitas, badan usaha dan asosiasi yang berkepentingan.

Dari notulen yang diterima Kompas.com, dalam rapat tersebut masing-masing kementerian mengungkapkan pandangan mengenai pengembangan kendaraan bermotor listrik nasional. Ini bertujuan untuk mendorong realisasi pengembangan kendaraan bermotor listrik nasional demi menuju kemandirian energi nasional dan lingkungan yang bersih.

Kemendikti mengungkapkan beberapa poin tantangan yang wajib jadi perhatian Indonesia agar berjalan ke arah motor listrik. Pertama adalah dukungan pemerintah yang rendah dalam hal regulasi nasional dan internasional, pembiayaan riset, persiapan infrastruktur dan belum adanya skema insentif.

Kedua belum dikuasainya teknologi inti seperti baterai dan motor listrik. Ketiga kandungan impor untuk komponen tinggi alias TKDN masih rendah.

Ketiga adalah secara ekonomi harga kendaraan masih mahal, dengan daya beli rendah sementara harga bahan bakar fosil masih disubsidi secara luas. Dari aspek sosial, budaya praktir masyrakat, rendahnya kesadaran lingkungan dan pemahaman terhadap faktor keamanan kendaraan listrik jadi tantangan.

Baca juga: Pembangunan Pabrik Baterai Morowali Dimulai Sebulan Lagi

Global Supply Chain

Kemenko Bidang Kemaritiman dalam pembahasan rapat tersebut mengungkapkan tujuan penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan diversifikasi pemanfaatan sumber energi di Indonsia, meningkatkan efisiensi energi sekaligus menurunkan emisi CO2. Semangatnya. Indonesia harus menjadi bagian dari “global supply chain” industri kendaraan listrik utamanya baterai lithium.

Ini langsung dijawab Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan rencana pembangunan pabrik baterai di Morowali, Sulawesi. Pabrik baterai ini akan menjadi pabrik terbesar di dunia dengan menggandeng investor dari luar negeri.

Pihak Kemenko Kemaritiman juga mengungkapakan akan mengevaluasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan yang sudah diterima untuk segera dibuat ketetapannya. Selain itu Kemenko Maritim mendorong penggunaan APBN/APBD untuk penyelenggaraan kendaraan bermotor listrik nasional di seluruh kementerian dan BUMN sebagai percontohan.

Pihak Kemenperin mengungkapkan untuk menciptakan iklim investasi menuju produksi kendaraan listrik diharapkan ada pendalaman manufaktur dan lokalisasi secara berurutan mulai CKD, IKD dan part by part. Ini dilakukan juga dengan mendorong penggunaan komponen lokal, baik komponen utama maupaun penunjang. 

Baca juga: Tantangan untuk Mobil Listrik Kreasi Mahasiswa di Sumatera

Secara bertahap pengembangan industri LCEV akan dilakukan. Misal dengan menetapakan pilot project pada area tertentu seperti kawasan wisata, industri, atau area perkantoran. Pemanfaatan untuk transportasi publik juga dapat dilakukan karena rute dan jaraknya tertentu dan terukut.

Kemenperin akan mengungkapkan skema insentif fiskal dan non fiskal dengan mempertimbangkan TKDN.  Ini akan berimbas pada hadirnya teknologi kendaraan jenis HEV, PHEV, dan BEV dengan harga yang terjangkau.

Riset dan Pengembangan Masuk TKDN

Dari rapat koordinasi tersebut disimpulkan beberapa poin. Paling menaik adalah skema insentif fiskal dan non fiskal yang menyeluruh dan memprioritaskan tidak hanya lokasi produksi tapi juga TKDN yang terkandung di dalamnya komponen riset dan pengembangan (research and development/R&D) dalam negeri.

Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk mendukung program kendaraan listrik ini dengan Kementerian dan BUMN menjadi pionir konsumen kendaraan listrik dengan dukungan APBN dan APBD.

Sinergi juga dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelaku industri agar dapat mengembangkan prototipe hingga ke skala industri. Terakhir mendorong pengembangan inovasi melalui riset-riset yang dilakukan lemabaga pendidikan tinggi, riset, dan individu.



Close Ads X