Ada E-TLE, Ada Usulan Tak Perlu Lagi Sidang Tilang

Kompas.com - 28/09/2018, 08:23 WIB
CCTV terpasang di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Poldan Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang akan diuji coba pada Oktober 2018 sepanjang jalur Thamrin hingga Sudirman. MAULANA MAHARDHIKACCTV terpasang di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Poldan Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang akan diuji coba pada Oktober 2018 sepanjang jalur Thamrin hingga Sudirman.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menidakan proses sidang tilang ketika sistem electronic traffic law enforcement (E-TLE) mulai diterapkan.

Karena dengan E-TLE maka proses pemantauan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui kamera Closed Circuit Television (CCTV). Masyarakat yang kedapatan melanggar, akan mendapat surat tilang yang dikirim langsung ke alamat rumah.

“Saya sudah ke MA ke pengadilan untuk mempersempit birokrasi pembayaran tilang. Memang kita usulkan bahwa kalau pun masyarakat kena tilang, tidak perlu lagi ada sidang, kecuali kalau dia tidak terima atau menyangkal dari apa yang dipersangkakan petugas kepada mereka, baru ada sidang,” kata Yusuf yang dikutip dari ntmcpolri.info, Kamis (27/9/2018).

Menurut Yusuf, usulan tersebut sudah mendapat dukungan dari MA, instansi terkait, serta pejabat pemerintah daerah. Dengan begitu diharapkan dapat membuat sistem birokrasi jauh lebih efisien.

Baca juga: Apa Beda E-Tilang dengan E-TLE?


“Respons, sangat mendukung sekali. Kalau untuk kemajuan bangsa dan negara mendukung. Tapi kami juga masih terus mencari formulasinya,” ucap Yusuf.

Nantinya, bila dalam jangka waktu 14 hari pelanggar tidak membayar, maka STNK akan diblokir. Yusuf menjelaskan bila E-TLE sudah mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut, yakni Undang-undang Lalu Lintas dan Undang-undang ITE.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini sudah ada payung hukumnya jadi di UU 22 LLAJ juga ada, di UU ITE juga ada, masalah pemblokiran STNK yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana, atau tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu sudah diatur, boleh diblokir,” kata Yusuf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber NTMC Polri
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.