Rencana Larangan Impor Mobil Mewah, Ini Tanggapan Lexus

Kompas.com - 08/08/2018, 20:41 WIB
Lexus LS+ Concept yang diperkenalkan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis (2/8/2018). Kompas.com/Alsadad RudiLexus LS+ Concept yang diperkenalkan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis (2/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu menawarkan ide untuk menekan defisit transaksi berjalan dengan menaikkan ekspor dan mengurangi impor. Pengurangan impor itu termasuk mobil mewah di atas 3.000 cc, untuk mengurangi potensi defisit diakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menanggapi rencana ini, General Manajer Lexus Indonesia Adrian Tirtajaja mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cukup wajar. Selain itu kebijakan tersebut menurutnya tidak terlalu berpengaruh terhadap defisit transaksi.

"Kalau dihitung pakai kalkulator, berapa trade defisit dikarenakan impor mobil mewah. Tidak banyak. Dalam tatanan ekonomi kita impor bahan bakar itu nomor satu, kedua gandum," ucap Adriansaat ditemui di sela pameran GIIAS 2018.

Lexus sebagai merek kendaraan premium memiliki produk dengan mesin 3.000 cc. Menurutnya dirinya siap untuk memenuhi permintaan pemerintah tersebut.

"Kami mengikuti pemerintah saja. Jika ingin stop impor mobil mewah. Karena kalau dari mobil Lexus yang di atas 3.000 cc itu sangat kecil dan tidak banyak. Hanya 10 persen. Yang terpengaruh mungkin dari merek supercar," ucap Adrian.

Baca juga: Fitur Canggih Motor Listrik TVS Layaknya Mobil Mewah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi Adrian misal pelarangan tersebut jadi diberlakukan, konsumen Lexus dirasa tidak terlalu bermasalah. Ini karena kemampuan ekonomi konsumen Lexus yang akan tetap dapat membeli produk Lexus.

Adrian justru mengkhawatirkan kebijakan seperti ini dapat mengubah keputusan orang-orang yang hendak berinvestasi. Investor akan memilih negara lain yang dinilai memiliki kestabilan dalam peraturan investasi.

"Menurut saya mari sama-sama kita cobe mereview yang benar secara objektif. Lihatnya juga jangka panjang jangan sampai gara-gara pemerintah mau populer, tapi pada akhirnya mengorbankan kepentingan orang banyak," ucap Adrian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.