Pengunjung menguji Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) saat diluncurkan di Kantor PLN Disjaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) menargetkan 1000 SPLU (Stasiun penyedia listrik umum) untuk mempemudah kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang menggodok regulasi kendaraan listrik. Apabila sesuai dengan rencana, maka aturan tersebut bisa keluar akhir tahun ini dan diharapkan terus berkembang lebih pesat lagi.
Perlu diketahui, selain kesiapan dari pemerintah, faktor infrastruktur dan sumber daya juga menjadi penentu kesuksesan mobil listrik di dalam negeri.
Lantas, sebagai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah sejauh mana kesiapan dalam menyambut program tersebut?
Baca juga: China Pimpin Penjualan Mobil Listrik di Dunia
Menurut Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty, bahwa secara keseluruhan PLN ikut mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan program mobil listrik, terutama untuk suplai energi kepada kendaraan tersebut.
"Posisi sekarang ini kita juga sudah banyak menyediakan SPLU, tetapi memang untuk low charging, ke depan akan kita tingkatkan lagi," ujar Syofvi di Kantor Pusat PLN di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Baca juga: Indonesia Butuh Infrastruktur buat Kendaraan Listrik
Syofvi melanjutkan, untuk di wilayah DKI Jakarta itu sendiri SPLU yang disediakan PLN kurang lebih ada 1.000 dan ke depan pun akan ikut ditingkatkan, seiring dengan menyiapkan tempat pengisian baterai yang lebih cepat dari itu.
"Untuk fast charging memang perlu persiapan dan waktu khusus, tetapi kita juga pasti akan mengarah ke sana untuk mendukung mobil listrik," ucap Syofvi.
