10 Penyebab Macet dan Kurangnya Penyelesaian

Kompas.com - 09/03/2018, 08:42 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mempercepat pengerjaan proyek pembangunan underpass Mampang-Kuningan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mempercepat pengerjaan proyek pembangunan underpass Mampang-Kuningan.

Keempat, faktor pengemudi. Mereka yang kelelahan kemudian juga memperlambat kendaraannya. Begitu juga dengan driver yang kurang kompetensi, melakukan pelanggaran dan yang lainnya. Ini semua berdampak terjadinya kemacetan.

Kelima, adanya pembangunan jalan. Kondisi ini sangat mempengaruhi terjadinya perlambatan. “Sayangnya belum juga ada standar-standar yang menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi tingkat perlambatan,” kata Chryshnanda.

Baca juga : Jalan Thamrin Berpotensi Macet Lagi karena Sepeda Motor

Keenam, parkir kendaraan bermotor yang sembarangan. “Inipun sistem-sistemnya masih manual konvensional, bahkan menjadi ajang perebutan sumber daya dan di kelola dengan cara-cara manual,” ucapnya.

Ketujuh, sistem-sistem tata ruang perkotaan, yang mengabaikan dampak lalu lintas. Chryshnanda menyebut, kebijakan dan pengaturan tata ruang seringkali dilanggar dan diabaikan. Analisa dan solusinya sebatas  kelengkapan administrasi dan kepentingan seremonial atau supersial.

Kedelapan, kebijakan industri dan perdagangan kendaraan bermotor. Antara perindustrian dan perdagangan tidak mau tahu urusan kelancaran berlalu lintas, dengan alasan tenaga kerja atau devisa negara. “Lupa mungkin kalau lalu lintas juga menjadi cermin budaya bangsa,” tutur Chryshnanda.

Kesembilan, sistem angkutan umum yang tidak mampu menjadi ikon kebanggaan bagi seluruh warga. Angkutan umum yang buruk berdampak pada penggunaan kendaraan pribadi. Buruk di sini maksudnya, sistem angkutan masanya tidak  mampu menjangkau atau melayani kebutuhan publik sampai dengan minimal 90 persen atau setidaknya 80 persen.

“Belum lagi sistem-sistem pengawasan dan pengaturan pada interchange (simpang susun) yang tidak profesional, sehingga menyebabkan perlambatan,” kata Chryshnanda.

Kesepuluh, kesadaran masyarakat yang rendah dari perilaku berlalu lintas yang melanggar, menggunakan jalan atau badan jalan yang bukan untuk lalu lintas.

“Kemudian pertanyaannya, penanganan ada? Iya pasti ada. Siapa yang dituding bersalah? Pertanyaanya ke mana Polisinya? Polisi-pun tidak menganalisa dan menjawab dengan penjagaan, pengaturan dan berbagai rekayasa terbatas, hingga membentuk tim urai. Ini sama juga kematian mendadak yang dikatakan serangan jantung,” ujar Chryshnanda.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X