Tujuh Fokus Penegakkan Hukum di Jalan Raya - Kompas.com

Tujuh Fokus Penegakkan Hukum di Jalan Raya

Kompas.com - 09/03/2018, 08:02 WIB
Polisi melakukan razia sepeda motor yang nekat menerobos ke jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Selasa (25/7/2017). Pengendara motor masih nekat memasuki dan melintasi JLNT tersebut baik dari arah Tanah Abang maupun Kampung Melayu. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKRISTIANTO PURNOMO Polisi melakukan razia sepeda motor yang nekat menerobos ke jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Selasa (25/7/2017). Pengendara motor masih nekat memasuki dan melintasi JLNT tersebut baik dari arah Tanah Abang maupun Kampung Melayu. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Jakarta, KOMPAS.com – Perilaku pengendara di jalanan Indonesia khususnya di kota besar terutama Jakarta, masih jauh dari kata tertib. Itu semua padahal sudah ada dalam aturan perundang-undangan, tapi masih tak diperhatikan.

Tentu saja, semakin patuh hukum dan beretika dalam berkendara akan mengurangi angka kecelakaan. Direktur Keamanan dan Keselamatan (DirKamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, sesuai amanat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) soal penegakkan hukum di jalan, sudah bukan lagi sekedar surat-surat tapi perilaku berkendara.

“Amanat PBB dalam road safety mengedepankan kepada faktor-faktor yang menjadi potensi terjadinya korban fatal kecelakaan, mulai dari helm, kecepatan, sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, serta child restrain,” ujar Chryshnanda kepada Kompas.com, Rabu (7/3/2018).

Baca juga : Egoisnya Biker Masuk JLNT Casablanca

Mobil berpelat B 1 UNO menerobos jalur transjakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Istimewa Mobil berpelat B 1 UNO menerobos jalur transjakarta ramai diperbincangkan di media sosial.

Chryshnanda menuturkan, khusus untuk karakter pengengdara di Indonesia, perlu adanya perhatian tambahan yang terkait dengan penggunaan ponsel saat berkendara, dan poin yang ketujuh yaitu perilaku melawan arus.

“Ketujuh poin tersebut itulah yang menjadi fokus. Sehingga penegakkan hukum tidak lagi hanya kelengkapan surat kendaraan, tetapi lebih kepada perilaku berlalulintas yang membahayakan keselamatan,” ucap Chryshnanda.

Ini yang kemudian, kata Chryshnanda, perlu adanya penerapan catatan perilaku berlalu lintas (traffic attitude record) dan demerit point system dalam sistem perpanjangan SIM maupun pajak kendaraan bermotor, di mana itu terdapat di dalam konsep penegakkan hukum era digital lewat e-tilang.



Close Ads X