Asa Produsen Kendaraan Listrik Lokal pada Pemerintah

Kompas.com - 27/11/2017, 08:02 WIB
Stan merek kendaraan bertenaga listrik asal Indonesia, Selis, di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015. Febri Ardani/KompasOtomotifStan merek kendaraan bertenaga listrik asal Indonesia, Selis, di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015.
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Akhri-akhir ini nama produsen kendaraan listrik lokal Selis mengemuka, lantaran salah satu produknya yang beroda tiga (Balis) viral di media sosial. Sejak meluncur pada Agustus 2017 lalu, pesanannya sudah lebih dari 100 unit.

Tidak hanya Balis, Selis juga punya beragam produk kendaraan listrik dengan model yang beraneka ragam, bahkan ada yang menyerupai skutik dalam negeri. Merek lokal ini, mengaku punya pabrik seluas tiga hektar dengan total pegawai mencapai 600 orang di Cikupa, Tangerang,

Berkesempatan berjumpa dengan Wilson Teoh, Direktur Operasi Selis, dirinya mengatakan kalau mereka menaruh harapan-harapan kepada pemerintah. Terutama sejak pembahasan soal regulasi kendaraan listrik ramai jadi bahan perbincangan.

Baca juga : Kapasitas Produksi Pabrik Selis Capai 5.000 Unit

Selis BalisGhulam - KompasOtomotif Selis Balis

“Kami berharap pemerintah bisa segera merampungkan aturan untuk kendaraan listrik pada umumnya, juga bisa menginsentifkan konsumen supaya membeli kendaraan listrik. Kemudian juga dukungan infrastruktur dan keterlibatan PLN,” ujar Wilson kepada KompasOtomotif, Senin (20/11/2017).

“Kalau semua itu sudah dilakukan maka penyerapan kendaraan listrik di Indonesia bisa semakin massive. Kalau dilihat dari demand-nya cukup besar, tapi konsumen masih ragu sehingga muncul pertanyaan besar, seberapa dibutuhkan dan menguntungkannya kendaraan listrik,” ucap Wilson.

Wilson melanjutkan, harapan selanjutnya yaitu soal proteksi terhadap merek lokal dari pemerintah. Seperti membatasi masuknya produk asing secara utuh atau completely built up (CBU), dan meningkatkan komposisi kandungan lokal.

“Proteksi produsen lokal, dengan cara membatasi CBU, kemudian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus meningkat, jadi menciptakan lapangan padat karya secara nasional,” ujar Wilson.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X