Tujuh Kota Jadi Sasaran Sosialisasi Revisi Taksi "Online"

Kompas.com - 27/10/2017, 08:22 WIB
Ratusan sopir taksi online tiba di depan kompleks gedung DPR/MPR RI, Senin (22/8/2016). Para sopir berunjuk rasa menuntut untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERARatusan sopir taksi online tiba di depan kompleks gedung DPR/MPR RI, Senin (22/8/2016). Para sopir berunjuk rasa menuntut untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Penulis Stanly Ravel
|
EditorAzwar Ferdian

Jakarta, KompasOtomotif - Jelang penerapan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 mengenai taksi online pada 1 November 2017, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sosialisasi di tujuh kota. Tujuh kota itu adalah Medan, Palembang, Bandung, Balikpapan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal yang akan diatur. Rancangan revisi dan penyempurnaan PM 26/2017 bertujuan untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan revisi pada aturan ini untuk membuat kesetaraan dengan dampak baik dalam jangka panjang.

"Kami meminta semua pihak untuk saling pengertian dan berkolaborasi. Filosofinya kita ingin memberikan kesetaraan dan mengakomodir serta melindungi apa yang sudah ada. Tujuannya utk memberikan level of service, quality, dan safety," ucar Menhub, yang dikutip dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Baca : Detail 9 Revisi Peraturan Taksi "Online"

Ilustrasi taksi online Uber Ilustrasi taksi online Uber

Dalam revisi kali ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, mengatakan penyelenggara angkutan umum wajib berbadan hukum. Dengan adanya badan hukum PT atau Koperasi minimal memliki lima kendaraan agar bisa bertindak sebagai penyelenggaran angkutan umum.

“Itu diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan badan hukum. PT ataupun koperasi dalam hal badan hukum berbentuk koperasi maka keanggotannya boleh atas nama perorangan,” kata Jojo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X