Ahok Mau Gunakan Altis Berbahan Bakar Gas

Kompas.com - 15/04/2017, 09:03 WIB
Petugas mengisi bahan bakar gas (BBG) jenis gas alam terkompresi (compresed natural gas/CNG) ke bus Transjakarta KOMPAS/PRIYOMBODOPetugas mengisi bahan bakar gas (BBG) jenis gas alam terkompresi (compresed natural gas/CNG) ke bus Transjakarta
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Setelah sempat hilang progresnya, kendaran dengan bahan bakar Compress Natural Gas (CNG) mulai mengemuka kembali. Ini lantaran terbitnya Perpres 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang mendorong pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi.

Menanggapi hal tersebut, pihak Toyota Astra Motor (TAM) yang diwakili Fransiscus Soerjopranoto, Executive GM Marketing mengatakan, kalau Gubernur DKI Jakarta berkeinginan untuk mengganti mobil dinasnya dan staf dengan mobil CNG.

“Memang ada hybrid ada CNG, kalau CNG kan kami sudah perkenalkan bahkan diuji coba di taksi Blue Bird ada 50 unit. Pemerintah menyiapkan faasilitas yang juga kami converter-nya, bahkan pas ketemu Pak Ahok, kami diberi clue kalau dia ingin mengganti kendaraan operasionalnya, kalau ada Altis yang CNG dirinya mau. Jadi kendaraan stafnya bisa diubah CNG semua,” ujar Seorjo, Kamis (13/4/2017).

Soerjo juga menambahkan, kalau pihaknya sudah siap untuk menyiapkannya, karena ini sudah dilakukan Toyota ketika memasok taksi dengan converter kit CNG. Lebih dari itu, ini akan lebih murah dibanding harus riset kembali untuk mobil hybrid dan listrik, demi mengejar mobil ramah lingkungan.

Pasar Fleet

Soerjo mengatakan, untuk CNG memang yang lebih dilihat untuk fleet dulu, seperti taksi yang memiliki 10.000 unit lebih. Ketika semua armada tersebut didorong menggunakan converter kit CNG maka akan besar efeknya.

“Kalau itu, efeknya lebih besar dibandingkan kami menjual retail. Kalau menggunakan CNG paling hanya 1 atau 2 unit. Kalau fleet ini berbeda, termasuk transportasi umum lainnya,” ujar Soerjo.

Perpres juga mengamanatkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah, untuk membuat ketentuan wajib bagi kendaraan Pemerintah Pusat dan Daerah  menggunakan bahan bakar gas, bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas. Lebih dari itu, ditargetkan juga pembangunan 632 SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) di 15 kota sampai 2025.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X