Keputusan Sidang KPPU, Yamaha dan Honda Terbukti Kartel

Kompas.com - 20/02/2017, 14:04 WIB
Ilustrasi motor bekas tipe skutik Otomania/Setyo AdiIlustrasi motor bekas tipe skutik
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif — ‎Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) memutuskan bahwa Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor ( AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang penetapan harga.

Kedua perusahaan itu diputuskan terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel yang dibacakan saat sidang di kantor KPPU Jakarta, Senin (20/2/2017). 

Baca: Begini Bukti ?E-mail? Lengkap Dugaan Kartel Yamaha-Honda 

‎Majelis komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi serta anggota, R Kurnia Sya'ranie dan Munrokhim Misanam, menilai semua unsur dalam ‎Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 telah terpenuhi. 

Akhirnya, putusan majelis komisi adalah YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ‎Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999. Majelis komisi juga menghukum YIMM dengan denda Rp 25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar. 

Denda yang diterima YIMM lebih berat dengan penilaian majelis komisi karena telah memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman buat YIMM sudah termasuk ditambah 50 persen dari besaran proporsi denda.

Sedangkan denda yang dikenakan untuk AHM telah dipotong 10 persen karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X