Pemeriksaan Direktur Yamaha oleh KPPU Dianggap Tidak Sah

Kompas.com - 11/01/2017, 16:42 WIB
Bukti foto hasil rekaman CCTV yang diungkap kuasa hukum Yamaha di persidangan lanjutan dugaan kartel di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (9/1/2017). Febri Ardani/KompasOtomotif Bukti foto hasil rekaman CCTV yang diungkap kuasa hukum Yamaha di persidangan lanjutan dugaan kartel di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (9/1/2017).
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Pihak Terlapor I, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam kasus dugaan kartel dengan Terlapor II, Astra Honda Motor, merasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melanggar due process of law.

Poin ini masuk dalam pembacaan kesimpulan dari tim kuasa Yamaha yang dilengkapi dengan bukti foto pada sidang lanjutan di kantor KPPU, di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Febri Ardani/KompasOtomotif Bukti foto hasil rekaman CCTV yang diungkap kuasa hukum Yamaha di persidangan lanjutan dugaan kartel di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (9/1/2017).
Salah satu tim kuasa Yamaha, Eri Hertiawan, menjelaskan, pada 22 Januari 2015 sekelompok orang yang diduga tim investigator KPPU telah mendatangi kantor Yamaha. Prosedur ini dikatakan melanggar sebab tanpa disertai surat pemberitahuan atau panggilan sebelumnya.

“Kami menduga ada pelanggaran due of process of law yang dilakukan oleh tim investigator. Pada tanggal tersebut tim investigator kami duga mendatangi kantor terlapor I tanpa ada surat pemberitahuan atau surat panggilan lalu kemudian kami juga menduga ada dokumen yang diambil pada saat itu,” ungkp Eri.

Febri Ardani/KompasOtomotif Bukti foto hasil rekaman CCTV yang diungkap kuasa hukum Yamaha di persidangan lanjutan dugaan kartel di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (9/1/2017).
Dalam materi presentasinya, Eri menunjukan banyak gambar hasil rekaman CCTV yang menunjukan kelompok orang itu telah sampai di kantor Yamaha di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Rangkaian peristiwa, dijelaskan Eri, pada pukul 09.50 WIB, tim investigator tiba lalu sekitar pukul 10.00 WIB memeriksa Yutaka Terada (Warga Negara Asing yang pernah menjabat sebagai Direktur Marketing YIMM). Eri menegaskan pemeriksaan ini dilakukan di luar kantor KPPU dan Terada tanpa didampingi kuasa hukum.

Febri Ardani/KompasOtomotif Bukti foto hasil rekaman CCTV yang diungkap kuasa hukum Yamaha di persidangan lanjutan dugaan kartel di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (9/1/2017).
“Kemudian, pukul 11.26 WIB, kami melihat ada tim investigator yang meninggalkan kantor. Lalu kemudian 11.31 WIB kembali lagi lalu keluar pada 11.51 WIB. Jadi ada rangkaian peristiwa dimana kami duga bahwa ada pelanggaran,” papar Eri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanggapan KPPU

Salah satu anggota tim investigator, Helmi Nurjamil, menjelaskan usai sidang, bahwa tim investigator yang mendatangi kantor Yamaha sudah dibekali surat tugas. Dia juga mengatakan, sebelum memasuki kantor tim investigator sudah diperiksa anggota keamanan, mengisi buku tamu, dan menitipkan tanda pengenal.

“Artinya apa? Dari surat tugas kami ada perintahnya bisa dibuka itu juga dan bahkan seharusnya sudah dibuka waktu proses inzage (mempelajari berkas perkara). Inzage ini kan melihat bukti-bukti, termasuk salah satunya tim penyelidik bertugas ke lapangan dibekali surat tugas. Ini sudah sesuai prosedur,” kata Helmi.

Soal Surat Pemberitahuan, Helmi mengatakan pihaknya tidak berkewajiban memberi tahu kecuali Surat Panggilan. “Ini kan penyelidikan lapangan, seharusnya Terlapor I melihat jangan kemudian seolah-olah menuduh, Ada (surat tugas), semua lengkap,” kata Helmi. 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.