"Industri Otomotif Itu Dibina Bukan Dibinasakan"

Kompas.com - 27/12/2016, 10:43 WIB
Para pembicara dalam Diskusi Pasang Surut Industri Otomotif, Kamis (22/12/2016). Guru Besar Hukum Bisnis dari Universitas Nindyo Pramono, pengamat ekonomi dari Universtitas Indonesia yang pernah menjadi komisioner KPPU pada 2000 – 2006 Faisal Basri, Ketua Umum AISI Gunadi Sindhuwinata, dan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono periode 2002 – 2003 dan 2004 – 2005 (ki-ka). Febri Ardani/KompasOtomotif Para pembicara dalam Diskusi Pasang Surut Industri Otomotif, Kamis (22/12/2016). Guru Besar Hukum Bisnis dari Universitas Nindyo Pramono, pengamat ekonomi dari Universtitas Indonesia yang pernah menjadi komisioner KPPU pada 2000 – 2006 Faisal Basri, Ketua Umum AISI Gunadi Sindhuwinata, dan Ketua KPPU Sutrisno Iwantono periode 2002 – 2003 dan 2004 – 2005 (ki-ka).
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif – Salah satu alasan kuat tidak ada kartel dalam tubuh Asosiasi Sepedamotor Indonesia (AISI) dinilai dari jumlah anggota yang menyusut. Saat ini anggotanya hanya lima, semuanya perusahaan perwakilan merek Jepang, tujuh lainnya sudah gugur karena kalah bersaing pasar dengan anggota yang lain.

“Sebelumnya ada 12, terus jadi delapan, sekarang tinggal lima. Mengapa? Karena persaingan,” ujar Ketua Umum AISI Gunadi Sindhuwinata di Jakarta dalam Diskusi Pasang Surut Industri Otomotif, Kamis (22/12/2016).

Gunadi menyampaikan perusahaan Jepang yang jadi prinsipal sangat menjunjung tinggi masalah persaingan usaha. Perusahaan di Indonesia yang menjadi partner perusahaan asing itu sedikit banyak mewarisi sifat itu dari prinsipal.

“Mereka (prinsipal) tidak mungkin membiarkan perjanjian persekongkolan jahat itu terjadi, karena dampaknya itu merek akan terbawa. Jadi prinsipal kena dampak, mereka pasti menjaga dengan baik dan benar,” kata Gunadi.

Sebelumnya, para pembicara lain dalam diskusi sudah mengkritisi cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membawa dugaan kartel Yamaha dan Honda ke meja hijau. Para narasumber itu adalah Ketua KPPU Sutrisno Iwantono periode 2002 – 2003 dan 2004 – 2005, Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universtitas Indonesia yang pernah menjadi komisioner KPPU pada 2000 – 2006, dan Guru Besar Hukum Bisnis dari Universitas Nindyo Pramono.

Kesimpulannya, banyak hal janggal dalam proses sidang pemeriksaan. KPPU dikatakan minim bukti dan status terduga bisa memberikan sinyal negatif buat investor yang ada akhirnya mengganggu iklim industri.

“Apel ini bukan hanya untuk KPPU saja tapi juga instansi lainnya bahwa kita harus sadar pertumbuhan ekonomi harus ditunjang industri yang sehat. Tetapi jangan sampai yang harus dibina ini akhirnya dibinasakan. Siapa yang diuntungkan? Pasti orang lain yang ingin masuk ke Indonesia mencari kesempatan karena kita mematikan sendiri kemampuan kita,” ucap Gunadi. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.