ERP Bisa Picu Pengemudi Mobil Beralih ke Motor

Kompas.com - 12/03/2016, 16:22 WIB
Foto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura. Josephus PrimusFoto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.
|
EditorAgung Kurniawan
Jakarta, KompasOtomotif – Mengacu pada rencana implementasi dari menajemen dan pencegahan kemacetan lalu lintas, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasal 78,  akan berlakukan electronic ride price (ERP/jalan berbayar) di beberapa wilayah Ibu Kota.

Sebagai langkah awal diberlakukan sistem ini, pelarangan akses sepeda motor sudah diberlakukan di beberapa jalan utama, yakni di MH Thamrin dan Merdeka Barat sejak Desember 2014 dan akan diperluas di beberapa zona lain.

Leksmono Suryo Putranto, Guru Besar Bidang Transportasi Universitas Tarumanegara, mengatakan, pelarangan sepeda motor ini berlaku di wilayah yang nantinya diterapkan ERP. Setiap regulasi akan ada dampak, terkait hal ini, Leksmono yang memegang gelar profesor ini, memprediksi akan terjadi peralihan besar-besaran, dari mobil ke sepeda motor, saat ERP diimplementasikan.

“Kalau anda perhatikan,  sepeda motor dilarang pada sebagian dari koridor ERP yang akan datang.  Diakui atau tidak,  ini adalah persiapan untuk  ERP. Konteksnya, dikhawatirkan akan terjadi peralihan besar-besaran dari mobil ke motor pada koridor ERP, saat  program ini diimplementasikan,” ujar Leksmono kepada KompasOtomotif, Jumat (11/3/2016).

Menurut Leksmono, peralihan terjadi karena alasan efisiensi biaya transportasi oleh masyarakat.Jadi, sepeda motor akan menjadi transportasi alternatif selain mobil, karena tidak dikenakan biaya tambahan, meskipun tidak boleh melintasi zona-zona ERP.

Jika benar akan terjadi peralihan besar-besaran, tentu yang akan diuntungkan adalah para produsen sepeda motor. Tapi yang jelas, kebijakan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, seharusnya bisa mewujudkan kondisi jalan yang aman dan nyaman.

Jangan Korbankan Industri

Sebagai wadah bagi para pelaku industri otomotif roda dua, pihak Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) mengatakan, ini tentu terkait kepentingan pengendara untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang baik. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai memberi merugikan industri, dalam hal ini penjualan.

“Untuk pengembangan sistem lalu lintas, kami memandangnya secara keseluruhan. Namun, dari kebijakan tersebut, tentu diharap jangan sampai memberikan efek negatif kepada penjualan sepeda motor,” ujar Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) kepada KompasOtomotif, Jumat (11/3/2016).

Gunadi menambahkan, pihaknya berharap pasar sepeda motor selalu terbuka dan mendapat respons baik. “Kebutuhan sepeda motor merupakan satu keharusan, karena jadi salah satu sarana mobilitas masyarakat. Sekali lagi, pelarangan-pelarangan yang nantinya akan muncul tersebut juga diharap tidak memberikan efek negatif bagi penjualan sepeda motor,” ujar Gunadi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X