Pemerintah Kasih Lampu Hijau buat Gelar MotoGP

Dalam pertemuannya di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Selatan, Tinton didampingi oleh mantan Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Irawan Sucahyono sama-sama membahas keseriusan menggelar MotoGP di Sirkuit Sentul pada 2017 mendatang.

“Hasilnya sudah semakin mengerucut, pemerintah siap mendukung dan kita tinggal melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Dorna (penyelenggara MotoGP),” tegas Tinton kepada KompasOtomotif di kantor Kemenpora, Senin malam.

Terhitung Senin, 9 September 2015, hingga 21 Oktober, lanjut Tinton, perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pihak Dorna akan terus berjalan. Tetapi, puncak penandatanganannya pada 21 Oktober mendatang, pihak Dorna akan datang ke Indonesia.

“Tapi dalam seminggu ke depan letter of intent (LOI) harus sudah ditandatangani. Kalau LOI itu sendiri kan sifatnya tidak mengikat. Baru pada 21 Oktober, kita akan melakukan penandatanganan kontrak resmi,” beber Tinton.

Menurut Tinton, jika tidak tahun ini diambil, maka kesempatan emas itu akan hilang dengan sia-sia karena sudah banyak negara lain selain Indonesia yang ingin menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan MotoGP. Masyarakat Indonesia, menurut Tinton, jangan menganggap ini adalah pemborosan karena harus mengeluarkan uang miliaran rupiah, tetapi anggaplah ini sebagai bentuk devisa negara di kemudian hari.

“Anda bayangkan saja, Indonesia adalah pasar terbesar roda dua. Penonton MotoGP nanti akan banyak, dari tiket saja kita sudah untung banyak, belum lagi ditambahkan banyak turis yang datang ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan devisa negara dalam bidang pariwisata,” kata ayah dari pebalap Ananda Mikola ini.