Salah Kaprah soal Pengawalan Polisi Saat Konvoi

Namun, dalam praktiknya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Hal ini mungkin karena kurangnya pemahaman tata cara berkonvoi dengan pengawalan kepolisian.

Mereka yang dikawal polisi kerap menganggap dirinya memiliki hak khusus untuk mendahului pengguna jalan lain. Tindakan seperti melanggar rambu lalu lintas pun seakan sudah menjadi hal yang biasa. Yang lebih parah adalah ketika mereka memaksa pengguna jalan lain untuk minggir dan memberi jalan.

"Banyak yang salah. Tidak ada hak khusus untuk peserta konvoi yang dikawal kepolisian. Kadang mereka merasa mentang-mentang dikawal dan menganggap punya hak khusus. Padahal tidak demikian karena sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai siapa yang berhak mendapat hak khusus. Bahkan, menyalakan sirene dan lampu strobo saja ada aturannya," ucap Jusri Pulubuhu, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), kepada KompasOtomotif, beberapa waktu lalu.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ada kendaraan bermotor yang memiliki hak utama sehingga mendapat prioritas dan wajib didahulukan dibanding pengguna jalan lain.

Pada pasal 134 UU LLAJ dinyatakan bahwa hanya ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan, yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Teknis undang-undang

Tata cara pengawalan oleh kepolisian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas pada pasal 135 yang tertulis seperti berikut:

Ayat (1) kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Ayat (2) dijelaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan ayat (3) alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.