Kompas.com - 03/09/2014, 18:30 WIB
Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari. TRIBUNNEWS/HERUDINPetugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari.
|
EditorAzwar Ferdian

Bogor, KompasOtomotif - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) termasuk solar membuat pebisnis otomotif khususnya kendaraan niaga khawatir. Pasalnya, keputusan ini dipastikan akan menggangu kinerja beberapa perusahaan karena harus menghitung ulang pengeluaran operasional mereka.

Rizwan Alamsyah, DIrektur Pemasaran Eksekutif PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku produsen mobil niaga terbesar di Indonesia memastikan, akan ada gangguan jika pemerintah memutuskan kenaikan BBM subsidi, khususnya solar. Namun besarnya dampak yang dihasilkan dari kebijakkan itu sangat tergantung dari besaran kenaikan.

"Kalau kenaikan harga solar hanya sekitar 20 persen, sepertinya pasar tidak akan tergganggu banyak, tapi kalau lebih dari itu lain lagi ceritanya," jelas Rizwan di Bogor, Rabu (3/9/2014). Menurutnya, penyesuaian pengusaha atas harga solar baru tentu pasti terjadi, tapi tidak akan berlangsung lama.

Dampak kenaikan solar, jelas Rizwan, paling dirasakan industri otomotif terjadi pada 2005, ketika kenaikan mencapai 100 persen. "Waktu itu, pasar anjlok sampai enam bulan, jadi sangat tergantung dari berapa keputusan pemerintah menaikkan solar," tukas Rizwan.

Kenaikan BBM bersubsidi menjadi opsi satu-satunya bagi pemerintah untuk menyelamatkan anggaran belanja pemerintah dari defisit. Saat ini, Presiden terpilih Joko Widodo tengah melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM subsidi sebelum masa pelantikan pimpinan negara baru dilakukan Oktober 2014. Tapi, upaya lobi Jokowi ini ditolak SBY sehingga kenaikkan BBM subsidi akan menjadi tanggungan pemerintahan baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.