Siap-siap, Motor China Bebas Masuk Indonesia pada 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Serbuan motor China (mocin) pada 1999 sempat menggegerkan industri otomotif nasional, khususnya sepeda motor. Nah, kini sejarah akan terulang kembali pada 2012. Kendaraan roda dua dari Negeri Panda akan bebas masuk ke Indonesia tanpa harus membayar bea masuk atau BM.

Hal ini terkait dengan penerbitan rekapitulasi usulan perubahan pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang dikeluarkan Depperin (Senin, 28/12/2009). Dari usulan tersebut, sebanyak 27 pos tarif tergabung dalam kelompok kendaraan bermotor menjadi produk yang menerima kompensasi.

Semula, ke-27 pos tarif itu masuk dalam daftar high sensitive list (HSL) yang baru terkena BM 0-5 persen pada 2020. Namun, itu akan digeser masuk dalam normal track 2 yang bebas BM pada 2012.

Panggah Susanto, Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan Depperin, menjelaskan bahwa ke-27 pos tarif tersebut merupakan produk CBU motor. Ia mengatakan, semua model motor, termasuk kapasitas mesin dari terkecil hingga 250 cc ke atas, akan bebas BM.

"Produk motor kita pilih sebagai kompensasi karena industri ini di Indonesia sudah memiliki daya saing yang kuat. Semua ini merupakan usulan terintegrasi dari semua sektor industri nasional. Jadi, harus saling menopang," ujar Panggah kepada Kompas.com, Selasa (29/12/2009).

Sekadar informasi, Depprin semula mengusulkan 314 pos tarif yang akan dikeluarkan dari skema AC-FTA dengan alasan tidak berdaya saing dengan produk impor asal China. Kemudian, jumlah produk industri yang akan direnegosiasikan kembali melakukan pengurangan menjadi 228 pos tarif
dari 18 sektor industri.

Negosiasi yang ditawarkan Indonesia berupa modifikasi penundaan dan kompensasi implementasi pos tarif. Kompensasi merupakan alat barter yang coba ditawarkan oleh pemerintah untuk melakukan pergeseran, dari kategori HSL atau sensitive list (BM 0-5 persen pada 2018), menjadi normal track 1 (bebas BM pada 2010) atau normal track 2. Secara total, sebanyak 228 pos tarif menerima usulan untuk ditunda dan 127 pos tarif disiapkan sebagai kompensasi.

Usulan ini akan dilanjutkan ke Menteri Koordinator Perekonomian dan akan dibahas bersama Departemen Perdagangan. Akhirnya, keputusan akan dimajukan ke tingkat regional. Kemudian, negosiasi ulang dilakukan dengan China.

Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Darmadi menambahkan, masuknya kembali mocin tak akan membahayakan eksistensi pabrikan lokal. Pasalnya, kualitas motor buatan lokal lebih unggul dari sisi teknologi dan jaringan.

"Jaringan pemasaran industri kita cukup luas. Ada sekitar 3.000 bengkel resmi ATPM yang melayani 3S (sales, service, and spare part). Jadi kita berani untuk head to head dengan China," ujarnya. Budi tidak melihat adanya ancaman serbuan motor Tiongkok saat BM dihapuskan pada 2012. Ia menilai, mocin saat ini lebih fokus menggarap pasar lokal, ketimbang ekspor.

Selain itu, kata dia, karakter industri sepeda motor biasanya berada dekat pasar. "Biasanya motor itu dibikin di dalam negeri, tidak seperti mobil, yang lebih global," paparnya.

Terkait rencana ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johannes Loman mengaku masih belum bisa memprediksi seberapa jauh kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja industri motor nasional.

"Saya rasa asal semua bisa diberlakukan secara adil, industri kita bisa bersaing dengan baik. Kalau nanti timbul aktivitas under invoice, seperti yang saya dengar dulu, ini yang nggak boleh terjadi. Kami nanti bicarakan dulu dengan Ketua AISI untuk menyikapi masalah ini," ujar Loman.