Macet! Pak Jokowi, Coba Cek Ulang Kualitas Pendidikan Orang Indonesia - Kompas.com
TULISAN KHAS

Macet! Pak Jokowi, Coba Cek Ulang Kualitas Pendidikan Orang Indonesia

Palupi Annisa Auliani
Kompas.com - 11/04/2017, 10:03 WIB
SANDRO GATRA/KOMPAS.com Suasana kemacetan di TB Simatupang akibat truk kontainer melintang jalur ke arah Tanjung Barat

KOMPAS.comMacet! Sebenarnya mau mengeluhkan macet di Jakarta rasanya aneh sendiri. Setiap hari terjadi dan dialami!

Ini bukan menyoal macet di pintu tol di kawasan Tangerang yang jadi trending keluhan terbaru sepekan terakhir ya.

(Baca: Pemerintah Minta Maaf Integrasi Tol Jakarta-Merak Bikin Macet)

Belum mau nyinyirin juga soal jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan kecepatan melampaui pertumbuhan luas penampang jalan. Tidak juga membahas faktor tambahan seperti proyek pembangunan di bagian mana Jakarta.

Cukuplah membahas dulu kemacetan di rute harian dan lokasi “macet abadi”.  Perempatan Mampang-Kuningan, misalnya. Atau, persilangan jalan raya sebidang yang melintasi rel kereta api.

“Gila saja, dari Duren Tiga sampai Mampang itu bisa setengah jam sudah bagus. Itu naik sepeda motor ya,” keluh Sam, salah satu warga Mampang setiap kali membahas kemacetan jalanan.

Keluhan serupa juga datang dari Ari, pekerja di kawasan Palmerah yang tinggal di daerah Duren Sawit.

“Berangkat siang, setengah jam sampai Jalan Asia Afrika. Dari situ ke Palmerah, bisa satu jam sendiri lewat jalan di belakang Gedung DPR. Kecuali kalau ikut melawan arus seperti banyak sepeda motor lain,” ujar dia bersungut-sungut.

Posisi macet parah, yang bahkan kendaraan dari semua arah tak bisa bergerak, rasanya memang sudah layak masuk daftar problem klasik Ibu Kota. Berasa mendengungkan utopia kalau berharap masalah ini segera hilang dari kenyataan Jakarta.

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi kemacetan jalanan Jakarta.

Sebut saja persimpangan-persimpangan lain seperti Slipi, Grogol, Ragunan, Lebak Bulus, Pancoran, Pejaten, atau bilangan Santa. Mana di antara yang semua itu yang memperlihatkan hasil pendidikan Indonesia?

Sudah tahu mobil di depan belum akan melewati perempatan sampai lampu lalu lintas berubah lagi menjadi merah, tetap saja semua kendaraan di jalur yang lampunya sedang hijau memaksakan diri maju ke depan.

Bahkan, saat jelas-jelas posisinya maju sesenti lagi sudah akan membuat kendaraan dari arah lain tak akan bisa lewat saat lampu jalur lain berubah hijau, tetap juga maju. Bila perlu setengah sentimeter dari kendaraan di depannya.

Belum lagi sepeda motor. Sudah tahu tak ada tempat di belakang garis putih penanda berhenti di persimpangan, nekat saja maju. Ujung-ujungnya, kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri terhambat.

Semua saling serobot seperti lagi pada sakit perut dan harus buru-buru buang air besar ke toilet. Bunyi klakson meningkahi, tak henti berbunyi dari segala arah.

Maka, adegan perempatan rapat-pat antar-kendaraan dengan arah hadap yang berbeda jadi pemandangan rutin di lokasi-lokasi abadi kemacetan tersebut.

Paling konyol, kalau ada banyak kejadian seperti di perempatan Mampang menjelang tengah malam. Selepas perempatan “maut” macetnya itu, jalanan ke arah Ragunan kosong melompong. Tepok jidat!

Kok bisa?

Kepada Presiden Joko Widodo alias Pak Jokowi, mungkin Indonesia perlu introspeksi dan merumuskan ulang indikator keberhasilan pendidikan...

Masa kalau pada ngaku anak sekolah, apalagi punya gelar sarjana, master, dan doktor, perilaku di perempatan seperti itu?

Lihat lagi contoh di persimpangan sebidang dengan rel kereta api. Sudah jelas di situ ada rambu berlatar huruf biru, saat palang pintu kereta turun maka lampu lalu lintas tak jadi rujukan lagi.

Faktanya, mentang-mentang lampu hijau, semua kendaraan memaksakan diri maju, menyumbat jalan untuk kendaraan dari arah kanan.

Istimewa Yellow Box Junction di Persimpangan Sarinah.

Boro-boro pada paham arti gambar kotak dengan cat warna kuning di perempatan-perempatan ya....

(Baca  juga: Perkenalkan, Garis Itu Bernama "Yellow Box Junction"...)

Fabian Januarius Kuwado dalam artikel soal kotak kuning dalam link di atas sampai menulis, “... Banyak pengendara yang tidak mengetahui apa arti garis itu. Jangankan mengetahui, 'ngeh' pun tidak...” sembari mengumpulkan hasil reportasenya di jalanan.

Yang mengherankan adalah, orang-orang Indonesia saat berada di luar negeri kok ternyata bisa tertib berlalu lintas ya? Minimal tahu tempat menyeberang jalan dan mengikuti warna lampu lalu lintas, kalaupun tak bisa mengemudikan kendaraan di sana.

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, rasanya mayoritas pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil ini jebolan sekolahan.

Meski selalu ada perkecualian dan kasus khusus, harga kendaraan-kendaraan itu butuh ditebus dengan gaji yang didapat dari pekerjaan dengan syarat minimal pendidikan tertentu. SMA lah ya minimal, kalau sarjana apalagi doktor terasa berlebihan.

Halaman selanjutnya: Lalu apa masalahnya?

Lalu apa masalahnya?

Jangan-jangan, tak semua orang itu punya surat izin mengemudi (SIM)? Masa sih? Bukannya polisi sering razia, tak terkecuali di pengkolan-pengkolan sepi tanpa penanda operasi resmi?

Atau, SIM-nya didapat dari "nembak"? Lah, bukannya kata orang sekarang calo sudah tak bisa lagi menjajakan jasa di tempat-tempat pengurusan SIM?

Kompas.com/Oik Yusuf Ilustrasi Surat Izin Mengemudi (SIM)

Atau tes tertulis dan praktiknya yang cincay?

Mau percaya para pemilik SIM ini lulus tes tertulis ujian untuk mendapatkan izin ini, tapi yang terlihat sehari-hari kok pelanggaran rambu dan marka? Ingat menyalakan lampu sein saat mau belok dan mematikannya sesudah itu saja sudah bagus....

Ujung-ujungnya, mungkin Pak Jokowi memang benar-benar perlu memeriksa ulang indikator kualitas pendidikan Indonesia. Dari kondisi lalu lintas saja dulu.

Kalaupun ada perempatan yang tertib rapi pada jam berangkat atau pulang kerja, jangan bangga dulu. Cek lagi! Di situ ada polisi galak dengan sepeda motor besarnya atau tidak?

Faktor kegalakan polisi ini penting. Bagi pelaju harian, bukan pemandangan mengherankan melihat sosok polisi kelelahan dan tak berdaya di tengah perempatan, saat semua kendaraan memaksakan diri maju ke depan, sampai mampat berjamaah sama-sama tak bisa bergerak lagi.

Nah, kalau kepatuhan masih mengandalkan level kegalakan polisi di situ, masa sih pendidikan kita sudah mengajarkan nilai-nilai dasar yang tepat bagi setiap warga negara Indonesia? Apa coba yang diajarkan kalau begitu? Hafalan dan kompetisi gelar?

Melebihi darurat narkoba

Layak, kalau praktisi pendidikan di Australia mengaku lebih mementingkan kemampuan siswanya antre daripada nilai tinggi di pelajaran matematika. Ya kalau belum nemu logikanya, datang saja ke Jakarta. Indonesia, mungkin bahkan.

Terlihat sepele, barangkali, urusan berlalu lintas ini. Namun, tak banyak orang sadar, jalanan Indonesia sudah jadi "tempat pembantaian" dari tahun ke tahun. Angka kematian dari lalu lintas Indonesia sudah melebihi data dari kasus narkoba!

Kantor berita Antara pada 6 Maret 2016 melansir, diperkirakan per hari ada 50 kematian karena narkoba, merujuk data dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso. Bila dikalikan 365 hari dalam setahun, kematian karena narkoba didapatkan angka 18.250 kejadian.

Bagaimana dengan data kecelakaan lalu lintas? Otomania-Kompas.com pernah menulis 4 fakta terkait hal ini. Pada 2015 saja, tulis Stanly Ravel di artikel tersebut, ada 26.495 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Nah!

Stanly/Otomania 4 fakta kecelakaan lalu lintas

Infografis lain yang juga dilansir Kompas.com pada 2015 seperti di bawah ini, memberi lebih banyak gambaran soal kecelakaan lalu lintas. Selain korban meninggal, ada lebih banyak lagi korban luka, yang total keduanya pada 2015 saja masih puluhan ribu orang.

Otomania.com Infografik Darurat Jalan Raya, Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

Coba deh, indeks pembangunan manusia (IPM) dibedah lagi. Jangan-jangan segala data yang katanya mengukur kualitas manusia Indonesia itu cuma catatan di atas kertas yang sama sekali tak mengejawantah dalam kenyataan hidup?

Mulai  2014, IPM untuk menakar kualitas pendidikan sepenuhnya tak lagi mengacu pada angka melek huruf, seperti pengukuran yang dilakukan sejak 1996 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mulai 2010, sudah ada metode pengukuran baru, yaitu lama waktu sekolah.

Metode lama dan baru sempat bersamaan dipakai untuk data IPM pada kurun 2010-2013. Hasilnya, merujuk data BPS per akhir 2014, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Indonesia adalah 7,73 tahun atau pernah sekolah sampai setingkat kelas VII.

Adapun anak-anak usia 7 tahun yang masuk sekolah, merujuk data yang sama, punya harapan sekolah selama 12,39  tahun  atau  mencapai  Diploma  I.  Selama 2010-2014, rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan  lama  sekolah terus meningkat, berturut-turut tumbuh 0,92 persen per tahun dan 2,44 persen per tahun.

(Buat ngecek: Indeks Pembangunan Manusia 2014-Metode Baru)

Pertanyaannya, apa artinya berlama-lama sekolah, apalagi sampai punya sederet gelar akademis, kalau untuk hal-hal keseharian seperti tertib berlalu lintas saja masih jauh panggang dari api?

Karena data bicara angka “rata-rata”, artinya ada saja yang lulus doktor dengan sebagian yang lain cuma lulus sekolah dasar. Jangan lupa, setiap ada pendaftaran kuliah, pelamarnya bejibun juga.

Lagi-lagi, pertanyaannya tak berubah, seberapa besar pengaruh data bangku sekolahan ini buat kehidupan sehari-hari?

Coba direnung-renungkan saat terjebak di persimpangan jalan yang mampat dari segala arah....

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisPalupi Annisa Auliani
EditorAmir Sodikin
Komentar

Terkini Lainnya

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM