Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum - Kompas.com

Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum

Ghulam Muhammad Nayazri
Kompas.com - 18/06/2016, 07:31 WIB
Kompas.com/Robertus Belarminus Tempat pengujian kendaraan bermotor Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Selasa (19/8/2014).

Jakarta, KompasOtomotif – Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yng dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala).

Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan,  sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).

Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.

Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secaa lebih  lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ.

Terkait dengan waktu pelaksanaanya, juga sudah dijelaskan  pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.

Sanksi

Sebagai pelengkap aturan, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, yang tertulis, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, yang ada di pasal 27 ayat 1 Permenhub PBKB.

PenulisGhulam Muhammad Nayazri
EditorAgung Kurniawan
Komentar

Terkini Lainnya

Bikin Motor Bercorak Batik Murah tapi Susah

Bikin Motor Bercorak Batik Murah tapi Susah

Modifikasi
RX King Unik Bertato Batik

RX King Unik Bertato Batik

Modifikasi
Cegah Tabrakan Beruntun saat Turing

Cegah Tabrakan Beruntun saat Turing

Tips N Trik
Banyak Keluhan Transmisi AGS, Ini Langkah Suzuki

Banyak Keluhan Transmisi AGS, Ini Langkah Suzuki

News
Harapan Loyalis pada Suzuki Swift Terbaru

Harapan Loyalis pada Suzuki Swift Terbaru

News
Honda CRF150L Jadi Rebutan di Jawa Timur

Honda CRF150L Jadi Rebutan di Jawa Timur

News
Ucapkan 'Selamat Tinggal' buat Suzuki Swift

Ucapkan "Selamat Tinggal" buat Suzuki Swift

News
Merasakan Keunggulan Suzuki Ignis dan Baleno Hatchback

Merasakan Keunggulan Suzuki Ignis dan Baleno Hatchback

News
PLN Buka Peluang Bisnis SPLU buat Swasta

PLN Buka Peluang Bisnis SPLU buat Swasta

News
Ignis Dongkrak Penjualan Suzuki

Ignis Dongkrak Penjualan Suzuki

News
Perpanjangan STNK Wajib Lolos Uji Emisi di Jakarta

Perpanjangan STNK Wajib Lolos Uji Emisi di Jakarta

News
Aksi Pebalap di Final Honda Dream Cup 2017 (Foto)

Aksi Pebalap di Final Honda Dream Cup 2017 (Foto)

Feature
Ini Pelatih Baru Jorge Lorenzo Musim 2018

Ini Pelatih Baru Jorge Lorenzo Musim 2018

Sport
Suzuki Swift Menghilang

Suzuki Swift Menghilang

Feature
Daftar Jawara Honda Dream Cup 2017

Daftar Jawara Honda Dream Cup 2017

Sport
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM