Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum - Kompas.com

Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum

Ghulam Muhammad Nayazri
Kompas.com - 18/06/2016, 07:31 WIB
Kompas.com/Robertus Belarminus Tempat pengujian kendaraan bermotor Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Selasa (19/8/2014).

Jakarta, KompasOtomotif – Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yng dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala).

Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan,  sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).

Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.

Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secaa lebih  lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ.

Terkait dengan waktu pelaksanaanya, juga sudah dijelaskan  pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.

Sanksi

Sebagai pelengkap aturan, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, yang tertulis, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, yang ada di pasal 27 ayat 1 Permenhub PBKB.

PenulisGhulam Muhammad Nayazri
EditorAgung Kurniawan
Komentar
Terkini Lainnya
Saat Sepeda Motor dan Mobil Saling Berbicara
Saat Sepeda Motor dan Mobil Saling Berbicara
Teknologi
Federal Oil Siap Resmikan Pabrik Baru
Federal Oil Siap Resmikan Pabrik Baru
News
Ambisi Global Geely Via Proton
Ambisi Global Geely Via Proton
News
Kondisi Rossi Membaik Pasca Kecelakaan
Kondisi Rossi Membaik Pasca Kecelakaan
Sport
Skutik Listik BMW Berdesain Futuristik
Skutik Listik BMW Berdesain Futuristik
Teknologi
Simak Bocoran Muka Baru Toyota Camry
Simak Bocoran Muka Baru Toyota Camry
News
Berkenalan dengan Mini Crossover ala Jepang
Berkenalan dengan Mini Crossover ala Jepang
Produk
Volvo Siap Ramaikan Transportasi Bus di Indonesia
Volvo Siap Ramaikan Transportasi Bus di Indonesia
Niaga
Rossi Kecelakaan Saat Latihan “Motocross”
Rossi Kecelakaan Saat Latihan “Motocross”
Sport
Scrambler Ducati 'Jadi-jadian' dari China
Scrambler Ducati "Jadi-jadian" dari China
Produk
Nissan Mau Stop Juke?
Nissan Mau Stop Juke?
News
Mengintip 'Sarang' Distribusi BMW di Jepang
Mengintip "Sarang" Distribusi BMW di Jepang
News
Importir 'Teriak' Ban Impor Dibatasi
Importir "Teriak" Ban Impor Dibatasi
News
Menakar Harga Seri 5 Terbaru di Indonesia
Menakar Harga Seri 5 Terbaru di Indonesia
News
Berapa Sih, Gaji Bos Ford yang Baru?
Berapa Sih, Gaji Bos Ford yang Baru?
News
Close Ads X