Oh, Nasibmu Program Mobil Murah dan Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Semangat Departemen Perindustrian menjalankan program mobil murah dan ramah lingkungan (program Low Cost and Green Car), tampaknya jalan tersendat-sendat. Padahal, program sudah didengungkan sejak 2009 dan beberapa produsen mobil menyatakan keseriusan dan punya produknya. Tapi, pertarurannya sampai kini belum juga terbit.

Menteri Perindustrian MS Hidayat ketika ditanya hal ini di kantornya kemarin (25/5) menjawab diplomatis. "Kami ingin peraturan sudah keluar, tapi sampai sekarang belum juga keluar."

Untuk mendapat jawaban pasti dan akurat, Kompas.com lantas menanyakan kepada Budi Darmadi, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin sebagai penggagas program ini di kantornya (Kemenperin), kemarin (25/5). Ia mengatakan, salah satu penghambat lahirnya regulasi dikarenakan belum ketemunya antara harga dan teknologi.

Maksud Budi, "Konsep dari low cost and green car itu melawan arus yang ada di industri otomotif dunia sekarang. Teknologi ramah lingkungan itu mahal harganya, sementara kita ingin menciptakan mobil yang 'hijau' untuk kalangan entry level. Ini yang membuat peraturan belum muncul," tegas Budi.

Hambatan pajak
Selain teknologi, ada faktor lain yang mengganjal proses pelaksanaan mobil murah dan ramah lingkungan ini. Yakni, soal pajak. Sedikitnya, ada empat pajak yang akan mempengaruhi harga mobil itu jadi tidak murah sampai batas off the road.

Pertama, pajak Bea Masuk (import duty). Karena, sebagai tahap awal, tak mungkin mobil tersebut langsung dibuat di tanah air. Apalagi, industri otomotif di Indonesia bukan sebagai pembuat, melainkan perakit. Berarti, kendaraan tersebut harus dimasukkan secara terurai (completely knock down=CKD). Dan untuk memenuhi CKD harus bisa memenuhi skala ekonomi yang sudah ditentukan prinsipal (jumlah minimal unit harus terjual per bulan).

Ketiga pajak lainnya, yakni Pajak penghasilan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). belum lagi, urusan internal pada masing-masing ATPM, meski ke luarnya mereka menyatakan siap mendukung program ini.

Setidaknya, ada tiga ATPM sudah menyatakan keseriusannya ikut program ini, yakni Daihatsu, Toyota dan Suzuki. Sedangkan merek lain masih belum terdengar. "Minat paling serius datang dari merek Jepang, tapi beberapa produsen China dan India sudah menyatakan ketertarikannya, meski belum ada kelanjutan," tutup Budi Darmadi.