Oh Nasibmu, Proyek Mobil Murah

ANYER, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menggulirkan proyek mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) di Indonesia tampaknya "berat" bisa memperoleh fasilitas tax holiday seperti yang sudah diatur dalam PP Nomor 94 tahun 2010 tentang pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun pajak berjalan yang dimaksudkan agar pada akhir tahun pajak tidak terjadi kelebihan pembayaran PPh.

Pasalnya, ada lima kriteria yang harus dipenuhi para investor (produsen mobil) untuk bisa menerima fasilitas itu. Pertama, menanamkan modal di industri baru. Kedua, merupakan industri pionir. Ketiga, tidak mendapatkan fasilitas pajak yang ada sebelumnya. Keempat, memperkenalkan teknologi baru. Kelima, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Bagi produsen mobil di tanah air, tax holiday sangat menguntungkan karena meringankan pembayaran PPH. Sedangkan PPnBM lebih pada produk yang langsung terkena dampaknya konsumen.

"Kita siapkan (insentif) dalam bentuk lain yang lebih mengena ke konsumen," ujar Ansari Bukhari, Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian di Anyer, Banten, akhir pekan. Penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang selama ini dinilai mendongkrak harga jual mobil di level konsumen menjadi suguhan utama pemerintah guna menarik prinsipal otomotif menanamkan investasinya di Indonesia.

Seperti diketahui, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) baru saja memastikan membangun pabrik baru di Karawang, Jawa Barat berkapasitas 100.000 unit senilai Rp2,1 triliun. Proyek tersebut dibangun menurut prinsipal Toyota di Jepang (Toyota Motor Corporation) untuk menggarap proyek low cost and green car di Indonesia.

"Untuk proyek ini, kami tak menerima insentif apapun, karena ini hanya ekspansi kapasitas produksi sehingga kapasitas Daihatsu naik dari 330.000 unit menjadi 430.000 unit pada 2012," komentar Presiden Direktur ADM Sudirman Maman Rusdi.

Berarti, nasib mobil murah Suzuki, yakni R3 atau Honda Brio ada kemungkinan batal masuk Indonesia. Karena Honda sendiri, seperti diutarakan Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor kepada Kompas.com peluncuran New Accord baru-baru ini, pihaknya masih menunggu seperti apa kebijakan pemerintah.