MS Hidayat: BBM Bersubsidi Memicu Distorsi Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi produksi 2005 ke atas di wilayah Jabodetabek memicu distorsi pasar. Kendati, upaya ini dipandang sebagai langkah konkret untuk mengurangi subsidi. Demikian jawaban Menteri Perindustrian MS Hidayat ketika ditanya soal kebijakan pemerintah itu yang akan diterapkan pada Oktober mendatang.

"Semangatnya adalah memberikan subsidi ke yang benar-benar membutuhkan, bukan yang mampu juga disubsidi," ujar Hidayat di sela halalbihalal pegawai Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis (16/9/2010) ini.

Kalau jadi diterapkan, lanjut Hidayat, pemerintah pasti berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan. "Itu masih dibahas di (Kementerian) Keuangan dan kecil dampaknya. Soalnya, pasti sudah diriset kanan-kiri," tambahnya.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi menambahkan, saat ini pasar terbesar mobil di Indonesia datang dari segmen low multi-purpose vehicle (MPV), dan Jabodetabek menyumbang 45 persen dari pasar nasional.

"Angka pastinya saya tak ada, tapi memang yang terbesar itu low MPV. Pasti ada penurunan, tapi seberapa besar, itu yang belum bisa dihitung," ujar Sudirman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, potensi penghematan anggaran negara hingga Rp 2 triliun per tahun dari pembatasan BBM bersubsidi. Hatta memperkirakan ada potensi penghematan sekitar 10 persen dari kuota volume BBM bersubsidi 36,5 juta kiloliter jika peraturan itu diterapkan.