JAKARTA, SENIN--Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera memanggil Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk dimintai klarifikasi terkait dengan tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan (UTG). UTG ditangkap KPK karena tertangkap basah menerima suap dari AS senilai Rp 6,1 miliar.

"Dalam keadaan seperti ini, rakyat semakin tidak percaya dengan kredibilitas Kejaksaan Agung. Untuk itu Presiden SBY segera panggil  Jaksa Agung, sebelum ketidakpercayaan rakyat semakin meluas," cetus Soeripto. Anggota FPKS DPR RI, mengaku kecewa berat dengan integritas aparat kejaksaan yang telah mempermainkan perkara. "Saya minta kepada Jaksa Agung agar menindak tegas jaksa yang masuk angin seperti ini. Dari awal saya sudah curiga kenapa pengusutan kasus BLBI begitu lambat dan memakan waktu yang cukup lama," ujarnya.

Indikatornya, kenapa Anthony Salim yang dipanggil Kejaksaan Agung tidak juga muncul-muncul. Kedua, kenapa Kejaksaan Agung membiarkan Syamsul Nursalim pergi ke luar negeri. Atas kejadian yang cukup memalukan dan merusak citra lembaga hukum, Soeripto meminta pimpinan KPK segera mengambil alih kasus BLBI dan mengusut tuntas jaksa-jaksa yang dianggap masuk angin.

"KPK harus ambil alih kasus-kasus BLBI. Kami sudah tidak percaya lagi dengan Kejaksaan Agung. Kasus tertangkapnya jaksa ini membuka mata kita semua bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan uang besar, sangat rentan untuk dimainkan," jelasnya.  

Apakah perlu Hendarman mundur dari Kejaksaan Agung? "Kalau di luar negeri, begitu kasus ini mencuat, pimpinan tertingginya pasti mundur sebagai pertanggung jawaban moral. Tapi, kalau di Indonesia saya masih meragukan," ungkap Soeripto yang getol mengawasi jalannya kasus BLBI.

Soeripto meminta agar kasus pidana BLBI tetap diproses secara hukum, meski perdatanya sudah dinyatakan selesai. "Ini memang aneh. Kenapa Tim 35 BLBI yang dibentuk Kejaksaan Agung kok tiba-tiba dibubarkan, setelah Kejakgung mengumumkan hasilnya. Ada apa dibalik ini semua?  KPK harus berani ungkapkan hasil penyelidikannya secara transparan kepada publik," pinta Soeripto. (PERSDA NETWORK/BEC)